Buku ini membahas secara komprehensif dinamika komunikasi pemerintahan di era digital, dengan fokus pada penerapan e-government sebagai instrumen utama modernisasi birokrasi dan pelayanan publik. Di tengah perkembangan pesat teknologi informasi, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tuntutan untuk mempercepat transformasi digital demi mewujudkan tata kelola yang transparan, responsif, dan partisipatif.
Pembahasan dimulai dengan landasan konseptual mengenai e-government dan peran komunikasi pemerintahan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Selanjutnya, buku ini menguraikan strategi komunikasi melalui media sosial, website resmi, serta pemanfaatan big data untuk analisis opini publik dan perumusan kebijakan. Isu-isu aktual seperti potensi dan risiko disinformasi berbasis kecerdasan buatan, strategi adaptasi birokrasi di era teknologi prediktif, hingga studi kasus internasional dan nasional disajikan untuk memberikan gambaran nyata praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi berbagai negara.
Tidak hanya memaparkan peluang, buku ini juga mengkritisi risiko yang dapat muncul, seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, dan kesenjangan digital, sekaligus menawarkan kerangka solusi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan pendekatan multidisiplin dan disertai rujukan akademis terkini, buku ini diharapkan menjadi panduan bagi akademisi, praktisi pemerintahan, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang ingin memahami dan mengembangkan komunikasi pemerintahan yang efektif di era digital.
Buku ini bukan hanya memaparkan teori, tetapi juga mengajak pembaca untuk merefleksikan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara etis dan inklusif, sehingga e-government benar-benar menjadi sarana pemberdayaan warga dan penguatan demokrasi di tengah gelombang transformasi digital global.