PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA : Kajian Regulasi, Kebijakan, dan Implementasi

NAMA PENULIS : Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. ,Dr. Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum. ,Satryo Sasono, S.H,. M.H. ,Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H. Achmad, S.H., M.H. ,Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H
ISBN : Proses
JUMLAH HALAMAN : 138 Halaman
UKURAN : 15,5 x 23 CM
SINOPSIS : Buku PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA: Kajian Regulasi, Kebijakan, dan Implementasi mengajak pembaca melihat stunting melalui sudut pandang yang lebih luas. Penanggulangan stunting bukan semata-mata urusan pemberian makanan bergizi atau pelayanan kesehatan, melainkan bagian dari pemenuhan hak anak dan pelaksanaan tanggung jawab negara. Jaminan konstitusional, regulasi kesehatan, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kapasitas pelayanan publik, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi unsur yang saling menentukan.
Melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik, buku ini menguraikan perjalanan persoalan stunting sejak seribu hari pertama kehidupan, dampaknya terhadap pembangunan, hingga tantangan penerjemahan kebijakan nasional ke dalam tindakan di tingkat daerah dan desa. Pembahasan diperkaya dengan Public Health Law Research, teori implementasi kebijakan George Edward III, Street-Level Bureaucracy, dan Collaborative Governance untuk menjelaskan mengapa aturan yang baik belum tentu menghasilkan pelayanan yang efektif.
Kekuatan utama buku ini terletak pada pemetaan empat jalur fasilitasi hukum dalam penanggulangan stunting, yaitu pemberian legitimasi dan kepastian bagi program lintas sektor, pembagian tanggung jawab kelembagaan, pemantauan dan evaluasi berjenjang, serta penguatan pertanggungjawaban ketika standar pelayanan tidak terpenuhi. Hierarki hukum nasional dan pembelajaran dari regulasi kesehatan internasional turut dikaji untuk memperlihatkan kebutuhan akan aturan yang selaras, adaptif, dan mampu bekerja dalam kehidupan masyarakat.
Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, pembentuk kebijakan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparatur desa, dan masyarakat yang ingin memahami bahwa keberhasilan penanggulangan stunting ditentukan bukan hanya oleh keberadaan program, tetapi oleh kemampuan hukum mengubah tanggung jawab negara menjadi pelayanan nyata bagi setiap anak Indonesia.