PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP UMKM : Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

NAMA PENULIS : Fatahillah, S.H., M.Hum., Dr. Nasrianti, S.H., M.Hum., Muhibuddin
ISBN : Proses
JUMLAH HALAMAN : 211 halaman
UKURAN : 15,5 x 23 CM
SINOPSIS : Buku referensi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" ini hadir sebagai sebuah karya akademik komprehensif yang membedah urgensi penguatan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam lansekap hukum Indonesia yang pluralistik. Di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital, UMKM tidak hanya berperan sebagai katup pengaman ekonomi nasional, tetapi juga menghadapi kerentanan yuridis yang sistemik. Buku ini melakukan sintesis mendalam antara doktrin-doktrin Hukum Perdata (Civil Law) yang menitikberatkan pada kepastian kontrak dan tanggung jawab, dengan prinsip-prinsip Hukum Islam (Muamalah) yang mengedepankan keadilan distributif, moralitas bisnis, dan keseimbangan risiko.
Melalui tujuh bab utama, pembaca diajak menelusuri evolusi regulasi UMKM di Indonesia, mulai dari UU No. 20/2008 hingga revolusi kebijakan dalam UU Cipta Kerja. Penulis mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep modern seperti PT Perorangan dan Perizinan Berbasis Risiko (OSS-RBA) menjadi instrumen perlindungan aset dan legalitas bagi pengusaha mikro. Analisis kemudian diperdalam dengan membandingkan prinsip "Iktikad Baik" perdata dan "Amanah" syariah sebagai standar tertinggi dalam hubungan kontraktual. Buku ini membuktikan bahwa perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM tidak dapat dicapai hanya melalui prosedur formal, melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai etis yang mencegah terjadinya praktik eksploitasi, riba, dan kezaliman ekonomi.
Selain aspek teoretis, buku ini menyajikan panduan praktis mengenai mitigasi risiko dalam kemitraan strategis, perlindungan kekayaan intelektual (merek dan hak cipta), serta pemanfaatan jalur penyelesaian sengketa yang cepat melalui mediasi syariah dan gugatan sederhana. Penulis juga memberikan catatan reflektif mengenai tantangan masa depan terkait kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi, menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi rakyat hanya dapat terwujud jika negara secara afirmatif hadir dalam setiap mata rantai aktivitas ekonomi rakyat kecil. Buku ini adalah referensi wajib bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pengambil kebijakan yang ingin mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan penuh keberkahan di tanah air.
Sebagai sebuah sintesis akhir, buku ini menegaskan bahwa masa depan kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada keberanian kita untuk memuliakan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Perlindungan hukum bukan bertujuan untuk menghambat persaingan, melainkan untuk memastikan bahwa persaingan tersebut berjalan dalam koridor kemanusiaan. Dengan mengintegrasikan rigoritas hukum perdata dan keluhuran etika hukum Islam, buku ini menawarkan jalan tengah—sebuah paradigma "Hukum Ekonomi Kerakyatan yang Berketuhanan". Penulis menutup karya ini dengan keyakinan bahwa setiap butir pemikiran yang tertuang di sini dapat menjadi amal jariyah yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kaum dhuafa ekonomi, membawa keberkahan bagi bangsa, dan kejayaan bagi peradaban ekonomi umat manusia.
Struktur buku ini yang sistematis, didukung oleh data empiris dan yurisprudensi terbaru hingga tahun 2026, menjadikannya rujukan yang otoritatif namun tetap membumi. Analisis yang tajam terhadap peran lembaga keuangan, digitalisasi pengadaan barang pemerintah, hingga strategi menghadapi ekonomi global, memberikan gambaran utuh bahwa perlindungan UMKM adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Semoga buku ini tidak hanya menjadi penghuni rak perpustakaan, tetapi menjadi pemantik diskusi dan aksi nyata untuk membentengi jutaan pengusaha kecil di seluruh pelosok nusantara dengan perisai hukum yang tangguh dan bermartabat. Selamat melangkah menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat secara ekonomi.