Sebagai negara demokrasi, warga Indonesia berhak untuk membicarakan kebijakan nasional mengenai apa yang dilakukan atas nama rakyat. Orang berpikir bahwa baik bagi orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik karena orang merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikannya. Namun, di era saat ini mengalami penyempitan ruang ekspresi publik. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang diambil seperti dalam isu Papua, kekerasan dan intimidasi kepada demonstran, Penyempitan kebebasan Akademik, hingga pemberangusan serikat buruh. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang menuai kritikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dinilai menyalahi asas demokrasi dalam bernegara.
Solusi untuk menghentikan pelanggaran kebebasan dalam berpendapat tersebut adalah dengan cara menghukum orang yang melanggar hak kebebasan dalam berpendapat dengan hukuman sosial, meninggikan undang-undang tentang hak kebebasan berpendapat tersebut. Kemudian melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemudi bangsa, agar tidak terjadi hal semenamena dan melanggar hak kebebasan pendapat seseorang.