Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia berhak memperoleh kedudukan, peran, dan hak yang sama untuk kehidupan yang adil dan sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keberadaan penyandang disabilitas terkadang disamakan dengan orang sakit, sering mendapatkan deskriminasi di masyarakat, dan tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Obyek dalam penulisan ini yaitu Kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penulisan ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dan berfokus pada teori peran dari Jim Ife, yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis sebagai tolak ukur. Data – data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap expert dalam bidangnya, studi pustaka, observasi dan dokumentasi.
Dari hasil temuan menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Barat meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, tidak ada keberlanjutan dari pelatihan keterampilan, dan masih terdapat pemberian fasilitas yang tidak tepat guna. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar segala program pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas bisa maksimal dan memiliki manfaat yang besar sehingga mereka bisa hidup secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain serta mampu menjalani kehidupan secara lebih baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya.