Tulisan ini merupakan pengamatan dan analisis penulis sebagai birokrat daerah yang berada di internal birokrasi pemerintah daerah yang prihatin terhadappraktek penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di daerah.Pembangunan yang telah dilaksanakan tidak berkontribusi positip apalagi signifikan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Padahal kalau dilihat dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target-target yang diuraikan dalam penjabarannya, semuanya mengarah kepada upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun dari analisis beberapa indikator pokok/fundamental pembangunan, ternyata tidak terlihat ada peningkatan indikator penghidupan rakyat yang lebih baik. Pertanyaan yang muncul adalah : apakah visi dan misi itu hanya sebagai slogan dan jargon politik belaka ? atau apakah ada disparitas dan inkonsistensi antara kebijakan dan implementasinya ?ataukah ada permasalahan tata kelola administrasi, organisasi, dan manejemen pemerintah daerah ?
Untuk mengetahui permasalahan dimaksud, Penulis mencoba menelusuri beberapa penyebab dari kekurangberhasilan pembangunantersebut. Dari penelurusan ini ditemukan :pertama, adanya miss linkdan inkonsistensiantara kebijakandan implementasi. Hal ini terlihat dariperencanaan strategis yang tidak berproses dengan tahapan yang konsisten, bertautan, dan berhierarki,; kedua, perencanaan strategis tidak dilaksanakan oleh organisasi (OPD) yang tepat ; ketiga, dari sisi manajementidak dikelolasecara proporsional dan profesional, jelas, tegas, dan terikat (dependence), karena ketiadaan lembaga manajemen yang mem-back up/attact direct administrasi dan kebijakan secara makro, sehingga ada manajemen yang kurang dan tidak sempurna,incompletely management/miss managementdipemerintah daerah.
Dari temuan diatas, penulis mencoba untuk menawarkan opini sebagai bahan diskusi, syukur-syukur dapat menjadi perhatian atau menjadi diskursus/wacana, apalagijika dijadikan sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk secara serius dan fokus membangun birokrasi dan membangun pencapaian tujuan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien serta menemukan pencarian formulasi yang benar dan tepat(optimal) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Solusi tersebut antara lain sebagai berikut :
- Penyusunan proses dan tahapan perencanaan secara tuntasdan holistik dengan model pendekatan Struktur Analisis Hierarki Lini (SAHL) / baganisasi terstruktur.
- Peningkatan peran dan kapasitas organisasi sekretariat daerah dan badan-badan daerah dalam manajemen strategis Pemerintah Daerah.
- Pembentukan Organisasi dan Manajemen Makro (TQM/MMT) Pembangunan dan Pemerintah Daerah yang memanajemenisecara administratif dankomphrehensif pembangunan di daerah.
- Penguatan Manajemen Pemerintah Daerah yang bersifat makro dengan Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup/Perwako).
- Prawacana Reorientasi dan Reframing Otonomi Daerah.
Inilah butir-butir upaya untuk mencapai ultimate goals pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Insya Allah !!!